Pemerintah Kota Denpasar dikunjungi oleh Balai Diklat Keagamaan Palembang, mereka ingin belajar mengenai inovasi yang sudah dilakukan di Kota Denpasar. Dengan rombongan yang berjumlah sekitar 30 orang, mereka dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok berkunjung ke Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal dan satu kelompok ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar. Kelompok yang berkunjung ke Dinas Kominfo Kota Denpasar berjumlah sekitar 15 orang dan diketuai oleh H. Salman Saesar,S.E, diterima oleh plt Sekretaris Dinas Kominfo Anom Prasetya beserta Kabid Piranti Keras dan Jaringan Nyoman Darmayasa dan lainnya di Aula Lantai 2 Gedung Graha Sewaka Dharma Lumintang Jumat (12/8).

Balai Diklat Keagamaan Palembang ini terdiri dari empat Provinsi yaitu Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Sumatra Selatan. Kelompok yang dikepalai oleh Salman Saesar yang ditujuk sebagai Widyaiswara Utama (pengajar) berkunjung ke Dinas Kominfo Kota Denpasar. Plt Sekretaris Anom Prasetya memaparkan inovasi dari Kominfo yang mengelola E-Government Kota Denpasar dan PRO Denpasar.

Sesuai dengan Visi Dinas Kominfo Kota Denpasar yaitu terwujudnya Kota Denpasar sebagai Kota Informasi melalui penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika yang berbasis budaya unggulan dalam keseimbangan menuju keharmonisan maka dinilai pentingnya pengintegrasian data di Kota Denpasar sangat penting, dan yang menjadi dasar untuk itu adalah peranan data-data yang valid. Data yang paling penting adalah data kependudukan, karena dari data kependudukan akan didapatkan NIK (No Induk Kependudukan) yang akan bisa dikembangkan untuk mendapatkan data-data yang lain. Jadi untuk mempermudah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat cukup dengan menunjukkan NIK.

Selain itu dengan pembangunan Infrastruktur jaringan serta pengelolaan E-Government yang baik juga membantu dalam pengelolaan Kota Denpasar menjadi lebih baik. Penyebaran informasi melalui Website dan Media Sosial dinilai juga sangat efektiv untuk memberikan informasi layanan kepada masyarakat. Demikian juga dengan adanya PRO Denpasar+ yang memudahkan masyarakat dalam mengadu dan sekaligus juga menjadi tolak ukur Pemerintah Kota Denpasar terhadap kepuasan masyarakat.(gsd)