Pembahasan RANPERWALI Pengaduan WBS 

Denpasar, 13 Mei 2024 – Untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Diskominfos, Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar menggelar rapat pembahasan rancangan Peraturan Walikota (Ranperwali) tentang Pengaduan Masyarakat dan Whistleblowing System, yang berlangsung di ruang rapat Inspektorat Kota Denpasar 

Rapat dipimpin oleh Inspektur Kota Denpasar dan dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Kominfos Kota Denpasar.  Inspektur Kota Denpasar menekankan pentingnya perlindungan pelapor dalam sistem whistleblowing system. Rapat ini bertujuan untuk membahas usulan rancangan Perwali dan whistleblowing system yang akan diterapkan di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Whistleblowing system merupakan sistem pelaporan penyimpangan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki informasi mengenai penyimpangan dalam suatu organisasi.  Sistem ini memungkinkan individu untuk melaporkan penyimpangan yang mereka saksikan tanpa rasa takut, dimana Salah satu aspek terpenting dari whistleblowing system adalah perlindungan pelapor. Pelapor harus dilindungi dari ancaman, intimidasi, dan pembalasan dari pihak-pihak yang dirugikan oleh laporan mereka.