Keterbukaan Informasi Publik mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan dan pembangunan. Ketika informasi mengalir bebas, masyarakat dapat mengawasi jalannya pemerintahan, mengkritisi, dan memberikan solusi konstruktif, sehingga memajukan kualitas demokrasi.
Dalam ekosistem Keterbukaan Informasi Publik, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) memainkan peran strategis sebagai simpul vital di tingkat akar rumput (desa/kelurahan). KIM adalah kelompok yang dibentuk oleh, dari, dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif. Kehadirannya menjadi jembatan dua arah yang krusial membantu menyebarluaskan program, kebijakan, dan informasi publik dari pemerintah kepada masyarakat, berfungsi menyerap dan menyalurkan aspirasi, kebutuhan, serta umpan balik dari warga kepada Badan Publik, bertindak sebagai filter dan verifikator informasi lokal yang kredibel, membantu mencerdaskan masyarakat agar menjadi kritis dan berdaya.
Koordinasi dan Penguatan KIM Propinsi/Kabupaten/Kota di Bali dipimpin oleh Kabid Informasi Komunikasi Publik Propinsi Bali di Ruang Rapat Vidcon I dihadiri seluruh Kominfo Kabupaten/Kota di Bali. Kegiatan penguatan KIM kedepannya dirancang melalui sosialisasi bersama Komdigi, menemukan bibit-bibit baru KIM yang selanjutnya disahkan dalam bentuk SK, membantu pengadministrasian serta publikasi melalui aplikasi KIM Komdigi, dukungan regulasi dan anggaran, melaksanakan pembinaan secara berkelanjutan, peningkatan kapasitas SDM, monitoring KIM di kabupaten/kota se Bali, pengembangan jejaring antar KIM lintas wilayah di Indonesia untuk berbagi pengalaman, praktik terbaik dan memperluas dampak positif infomasi, Senin, 27 Oktober 2025.