Dalam rangka meningkatkan pengelolaan sumber daya pemerintahan di Kota Denpasar, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar beserta tim E-Gov melakukan study banding ke Kota Surabaya. Karena Kota Surabaya sudah menerapkan sebuah sistem E-Government yang diberi nama GRMS (Government Resource management System) yang berhasil dibangun selama 10 (sepuluh) tahun.

Pemerintah Kota Denpasar sudah mempunyai sistem untuk mempermudah dalam pengelolaan sumber daya pemerintahan, namun masih bersifat parsial atau tidak menjadi satu yang menyebabkan kemungkinan data tidak sinkron sangat besar. Oleh karea itu Tim E-Gov membuat sebuah sistem yang akan menyatukan semua sistem yang ada sehingga pengelolaannya lebih mudah dan data menjadi sinkron.

Beberapa fitur yang dibuat adalah SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah), SPPA (Sistem Perencanaan Pemaketan Anggaran), E-Proc (Sistem Pengadaan Secara Elektronik), SSPK (Sistem Surat Perjanjian Kontrak), SME (Sistem Monitoring Evaluasi), dan yang masih akan dikaji adalah SPKJ (Sistem Penilaian Kinerja).

“Surabaya mempunyai sistem GRMS, namun karena Denpasar mempunyai kebutuhan yang berbeda, jadi disesuaikan dengan kebutuhan Kota Denpasar, jadi tidak bisa menggunakan nama GRMS karena isi sistem berbeda,” ungkap I Dewa Made Agung Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar. Oleh karena itu akan dikaji untuk penamaan sistem dan penambahan fitur-fitur lain yang dianggap perlu.